Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) adalah sebuah program dari pemerintah untuk memberikan bantuan dana kepada 15 juta masyarakat miskin.
Namun yang menjadi pertayaan saat ini adalah 'seberapa efektif kah BLSM dengan kenaikan BBM pada masyarakat'?
Menyandang predikat sebagai orang miskin dan dikasihani orang lain tak pernah terlintas di benak bangsa manapun di dunia ini, termasuk Indonesia karena pada dasarnya mereka ingin hidup serba berkecukupan.
Namun, kondisi perekonomian di tiap negara berbeda. Biasanya pendapatan per kapita menjadi tolok ukur kesehatan perekonomian mereka. Khusus di Indonesia pendapatan per kapitanya mencapai 3.600 dolar Amerika Serikat (AS) per tahun 2011 atau meningkat dibandingkan tahun 2010 di posisi dolar (AS).
Secara otomatis harga bahan bakar minyak (BBM) misalnya premium antarnegara satu dan lainnya ikut berbeda. Contohnya di Singapura RP17.000/liter, Australia RP14.200/liter, Vietnam RP10.000/liter, Malaysia RP7.000/liter dan Indonesia masih RP4.500/liter.
Dengan adanya rentang harga jual yang sangat lebar di pasar global, membengkaknya beban subsidi pemerintah, dan terjadi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah mulai mengambil sikap. Salah satunya membatasi konsumsi BBM di Tanah Air dengan memilih opsi menaikkan harga BBM meskipun Sabtu dini hari (31/3) pukul 01.00 WIB seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Paripurna membuahkan kesepakatan untuk menunda kenaikan harga BBM per 1 April 2012.
Untuk menyelamatkan daya beli rakyat agar tetap bisa mengonsumsi bahan pokok yang umumnya mengalami kenaikan harga jelang peningkatan harga BBM, pemerintah sudah berancang-ancang menyalurkanprogram kemanusiaan bertajuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLSM) sekaligus sebagai penyempurna Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Kebijakan tersebut merupakan kompensasi pemerintah terhadap kekhawatiran terjadinya dampak inflasi karena dipicu kenaikan harga BBM bersubsidi.
Mengenai besaran dana BLSM yang siap digulirkan kepada sejumlah KK di Tanah Air, saat ini pemerintah telah menganggarkan dana senilai RP25 triliun. Angka tersebut lebih besar kalau dibandingkan dengan pencairan dana BLT tahun 2005 mencapai RP4,6 triliun dan tahun 2008 senilai RP14,1 tahun.
Menanggapi formula BLSM yang direncanakan pemerintah, Ketua Yayasan LEmbaga Perlindungan Konsumen/YLPK Jatim, Said Utomo mengemukakan, idealnya kewajiban pemberian BLSM rakyat miskin terutama janda dan orang berusia lanjut bukn hanya menunggu kebijakan dari Pemerintah Pusat.
Masih dikatkan Said, ada baiknya BLSM yang akan disalurkan pemerintah tidak hanya dilakukan saat kenaikan harga BBM, melainkan ketika rakyat benar-benar membutuhkan bantuan guna melanjutkan keberlangsungan hidupnya.
Di sisi lain, pihaknya juga heran kalau ada beberapa kepala daerah yang ikut melakukan demo menolak kenaikan harga BBM.
Sementara itu, terkait seberapa pentingnya BLSM sebagai solusi pengendali gejolak pasar akibat kenaikan harga BBM, Pengamat Sosial Universitas Airlangga Surabaya, Bagong Suyanto menyatakan, BLSM tidak akan efektif bagi rakyat. Penyalurannya bisa dikatakan hanya "numpang" lewat atau sulit dinikmati Si Miskin.
Tatkala dana BLSM itu cair maka akan langsung berpindah tangan ke rentenir atau pihak lain yang sampai sekarang menjadi tempat bagi SI Miskin berhutang. Untuk menyiasatinya, jalan keluar yan bisa dilakukan bagi mereka da baiknya bukan secara homogen atau bukan program instan melainkan program berkesinambungan.
Dan menurutu saya, bisa dikatakan program BLSM ini kurang efektif. Karena walaupun masyarakat kurang mampu mendapat dana bantuan, tapi tetep saja tidak akan memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan naik BBM. Karena semua harga pangan pasti juga ikut naik.
sumber :
antarjatim
